Kemanakah Komitmen 2009?

March 9, 2011 § Leave a comment


Gambar dari Islamedia

Gambar dari Islamedia

Sebenarnya saya sudah lama ingin menulis tentang wacana perubahan isi kontrak koalisi. Ternyata benar saja, jum’at (4/3-2011) lalu Hatta Rajasa mewacanakan hal ini.

Pasalnya bila kita membedah kontrak koalisi secara ilmiah, kita akan dapati bahwa kontrak ini tetap menjamin hak dari setiap partai politik untuk dapat bersikap kritis terhadap pemerintah, bahkan juga mendorong untuk saling melakukan fungsi checks and balances. Lebih dalam mengenai hal ini, silahkan baca tulisan saya yang berjudul “Komitmen Kontrak Koalisi” di blog pribadi saya, aajaka.wordpress.com. Boleh jadi hal ini lah yang kemudian memicu wacana perubahan kontrak koalisi.

Yang menjadi pertanyaan untuk saat ini adalah, pantaskah partai peserta koalisi tersebut merubah isi kontrak koalisi? Adakah hubungan antara kontrak koalisi dengan tanggung jawab terhadap rakyat, khususnya para pemilih SBY-Boediono? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita telusuri dulu sejarah kontrak koalisi ini. « Read the rest of this entry »

Advertisements

Merubah Kontrak atau Amanah Rakyat?

March 5, 2011 § Leave a comment


Memilih agar dipilih untuk...? | diambil dari detik.comMemilih agar dipilih untuk…? | diambil dari detik.com

“Jadi pantas rasanya bila kita pertanyakan kembali dasar #Koalisiyang ada. Juga kampanye-kampanyenya. Apakah pemilih telah dibohongi?”

(@aajap on twitter )

Udah lama kepikiran nulis tentang ini : http://j.mp/hnSC0W Sekarang bener2 diwacanakan. Bener2 koalisi “jangan dong pegang janji” *geleng2*

Merubah kontrak #koalisi jelas merupakan sebuah tindakan kemunafikan. Saya sarankan #PKS lebih baik keluar dari pada jadi#bebek

Dulu #SBY mendatangi #UstHilmi, meminta dukungan #PKS agar dimenangkan dalam pilpres 2009. « Read the rest of this entry »

Komitmen Kontrak Koalisi

March 4, 2011 § 2 Comments


Jangan dong pegang janji

Jangan dong pegang janji

“Apa gunanya koalisi kalau harus selalu terganggu dengan interupsi-interupsi seperti itu.”

Begitulah ujar Ketua Fraksi Demokrat, Ja’far Hafsah pada tanggal 24 Februari 2011 (Vivanews.com) ketika ditanya soal sikap Partai Golkar dan PKS yang terus mendukung hak angket mafia perpajakan, meski hak angket tersebut juga sebenarnya diinisiatori oleh Sutjipto, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat sendiri. Wacana perombakan koalisi ini terus bergulir semakin panas. Bahkan kemudian pada taggal 26 Februari 2011, Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum juga sempat memberikan sindiran melalui akun twitternya. “Sikap kesatria sangat penting : jelas di dalam atau di luar. Simpel saja”, katanya. Dan akhirnya pada tanggal 28 Februari 2011 Partai Demokrat secara resmi mengusulkan kepada SBY untuk mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi.

Sebelum membahas hal ini lebih lanjut, ada baiknya kita memahami tentang hak angket terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Dan bila kita membaca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 kita dapat mengetahui bahwa hak angket memiliki kewenangan yang luar biasa untuk memeriksa pihak-pihak manapun dalam penyelidikan tersebut agar dapat melihat pemasalahan secara jelas dan gamblang dengan terungkapnya hal-hal yang sulit atau bahkan tidak bisa dibuka oleh forum-forum yang lainnya. Tentunya hal ini sangat memudahkan untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut secara komperhensif. Apalagi bila kita mengingat persoalan pajak ini merupakan persoalan yang amat kompleks dan sangat penting karena sekitar 76% pendapatan negara berasal dari sektor ini.

Pidato SBY Dan Kesepakatan

Menanggapi usulan Partai Demokrat tentang koalisi tersebut, akhirnya SBY pun memberikan pandangannya di hadapan publik pada hari selasa sore, 1 Maret 2011. Ada beberapa poin penting yang beliau sampaikan. Antara lain, Ia mengatakan bahwa dirinya dibantu wapres akan mendengarkan pandangan, masukan, dan saran dari seluruh partai koalisi. Selain itu ia menjelaskan bahwa yang akan menjadi rujukan dalam persoalan ini adalah nota kesepakatan yang ditanda-tangani oleh beliau dan pemimpin partai koalisi yang jumlahnya ada 11 poin. “Jika ada parpol yang tidak lagi bersedia mematuhi atau mentaati kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama saya dulu, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Jelas gamblang dan logikanya juga begitu,” « Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with sby at aajaka.

%d bloggers like this: