Pancasila Pengikat Tenun Kebangsaan Di Negara Gotong Royong

June 4, 2013 § Leave a comment


Oleh Anies Baswedan
Orasi Kebangsaan dalam Memperingati Hari Kelahiran Pancasila Sebagai Dasar Negara Forum Komunikasi TNI – Gerakan Pemantapan Pancasila
Jakarta, 1 Juni 2013
“Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong”.
 Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong!”
Ir. Sukarno, Pidato 1 Juni 1945 di dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI)
Hari itu Jumat, 1 Juni 1945. Jarum jam menunjukkan pukul 09.00. Semua anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah duduk di kursi masing-masing di Gedung Tyuuoo Sangi-In di Pejambon, Jakarta. Sidang dimulai dengan doa. Lalu, Sukarno dipersilakan menuju mimbar.
Sukarno diminta mengemukakan pemikirannya soal dasar sebuah negara yang hendak didirikan di eks Hindia Belanda. Sejatinya, segenap pemikiran itu bukan kreasi spontan. ”Enam belas tahun lamanya aku telah mempersiapkan apa yang hendak aku sampaikan. Dalam kuburanku yang gelap di Banceuij, maka landasan-landasan tempat republik di suatu waktu akan berpijak sudah mulai tampak dalam pikiranku,” kata Bung Karno dalam otobiografinya yang disusun Cindy Adams.[1]
Segera Bung Karno menyihir para hadirin. Sebelumnya, telah ada puluhan anggota BPUPKI yang mengemukakan gagasan soal dasar negara. Termasuk, sosok seperti Supomo, Muhammad Yamin, dan Mohammad Hatta. Tapi, pidato 1 Juni ini yang dianggap sebagai puncak: logis, menyeluruh, dan koheren. Maka, 1 Juni pun dinobatkan sebagai Hari Lahir Pancasila—meski Bung Karno menyatakan nilai-nilai Pancasila telah ada sejak lama di tanah yang kini disebut Indonesia.
Pidato tersebut memang mengagumkan. Berserakan bagian-bagian yang, menurut saya, relevan sepanjang zaman. Simak, misalnya, bagian berikut:
 
…saudara-saudara, saya bertanya: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?
Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, – tetapi “semua buat semua”.[2]
Betapa benar! Pernyataan Bung Karno itu secara tandas menyatakan: republik ini tidak didesain untuk melindungi minoritas.Tidak juga untuk memproteksi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara, siapapun dia!
Mohon diingat, janji pertama Republik ini: melindungi segenap bangsa Indonesia. Jika ada warga negara yang mesti mengungsi di negeri sendiri atau dicekam ketakutan, bukan karena diterjang bencana alam namun lantaran diancam saudara sebangsa, Republik (baca: penyelenggara negara) telah ingkar janji.
Republik ini tak boleh gugup dan lunglai menghadapi warga negara yang memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan perbedaan. Tidak sekadar melanggar hukum, mereka telah mengoyak ikatan kebangsaan yang dibangun sejak detik pertama dan dengan takzim ini.
Saya tegaskan lagi: bukan cuma kriminal, mereka adalah perobek tenun kebangsaan. Para pendiri Republik sadar bangsa di Nusantara ini amat beragam. Kebhinekaan bukan barang baru. Telah ada sejak negara ini belum lahir. Kebhinekaan di Nusantara adalah fakta, bukan masalah!
Mari kita simak lagi kisah Bung Hatta dalam memoarnya[3].Beberapa jam setelah kemerdekaan Indonesia dideklarasikan, ia kedatangan seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Perwira itu menyampaikan pesan beberapa pemimpin Protestan dan Katolik di Indonesia Timur yang keberatan dengan  pencantuman frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyanya”  di pembukaan UUD 1945.
Buat mereka, pencantuman frasa itu merupakan bentuk diskriminasi. Andai tetap bercokol, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.  Serius menanggapi, keesokan paginya, Bung Hatta mengajak sejumlah tokoh Islam di BPUPKI untuk berembuk. Akhirnya, hanya dalam 15 menit, diputuskan untuk menghapus frasa tersebut.
Bung Hatta mengenang:
Apabila suatu masalah serius dan bisa membahayakan keutuhan negara diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa.
 
Pada waktu itu kami dapat menginsafi, bahwa semangat Piagam Jakarta tidak akan lenyap dengan menghilangkan perkataan “Ke Tuhanan dengankewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ke Tuhanan Yang Maha Esa.”
Sejak awal, founding fathers telah berikhtiar agar tenun kebangsaan amat kuat dan tak mudah koyak. Semangat itu harus dijaga sampai kapan pun. Menjaga tenun kebangsaan dengan terus mengedepankan semangat saling menghormati serta toleransi itu baik dan perlu. Di sini pendidikan berperan penting. Namun, itu semua tak akan pernah cukup. Mengawal tenun kebangsaan itu juga mesti dilakoni dengan membuat jera setiap perobeknya. Kita tinggal pilih: takluk pada para perobek itu atau menghukum mereka.
Republik ini tak boleh takluk pada perobek tenun kebangsaan. Semua harus sadar bahwa merobek tenun kebangsaan adalah memilih untuk dihukum. Kepastian seperti ini harus ada. Dan penyelenggara negara tak boleh lunglai dalam menghadapi sekadar para perobek itu.
Gotong Royong Saripati Pancasila
Sejatinya, pasang surut nyala Pancasila adalah pantulan dari naik turunnya kehendak kita untuk berjuang bersama. Inilah penanda Pancasila yang paling terang: ia adalah semangat untuk bergandengan turun tangan. Benarlah Sukarno ketika mengatakan bahwa jika kesemua pasal-pasal dalam Pancasila itu diperas, kita akan menemui bahwa intinya adalah “Gotong Royong.”
Gotong royong adalah saripati Pancasila. Gotong royong pulalah yang menjadi ciri khas negara yang secara sadar kita namai “Indonesia.” Berbeda dengan banyak negara lain yang didirikan sebagai warisan raja-raja atau penguasa “masa lalu”, Indonesia adalah sebuah impian bersama. Indonesia adalah sebuah cita-cita yang diikrarkan untuk dicapai melalui gotong royong bersama-sama.
Negara ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah cita-cita dapat menggerakkan beragam manusia terpanggil untuk melakukan yang mereka bisa. Ya, Indonesia ditegakkan oleh iuran kolosal dari masyarakat yang berbeda-beda latar belakang budaya, agama, pendidikan dan berbagai pembeda sosial lainnya. Di Indonesia kesepakatan bahasa bersama sudah dilakukan 17 tahun sebelum berdirinya negara Indonesia.
Bandingkan dengan Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara dan memiliki 23 bahasa resmi. Sehebat-hebatnya perseteruan di Indonesia, semua pihak bisa duduk satu meja berdialog atau berdebat tanpa penterjemah. Sebuah kematangan bangsa yang luar biasa tapi sering diabaikan.
Selain itu sering lupa bahwa meletakkan Pancasila sebagai dasar negara berarti pernyataan tegas bahwa Republik ini adalah sebuah “gerakan bersama.”
Republik ini didirikan bukan sekadar untuk menggulung kolonialisme tapi untuk menggelar keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Republik hadir untuk melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan rakyatnya serta memungkinkan berperan dalam tataran dunia.
Isi Pembukaan UUD 1945 selama ini diartikan sebagai cita-cita. Cita-cita kemerdekaan adalah kata kunci paling tersohor. Istilah cita-cita kemerdekaan adalah istilah yang sudah jamak dipakai dalam mengilustrasikan tujuan republik ini. Tapi ada ganjalan fundamental di sini. Kemerdekaan perlu diberi ekspresi yang lebih fundamental, bukan sekadar bercita-cita. Lewat kemerdekaan, sesungguhnya Republik ini berjanji. Narasi di Pembukaan UUD 1945 bukanlah ekspresi cita-cita semata, tapi itu adalah janji. Pada setiap anak bangsa dijanjikan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan bisa berperan di dunia global. Republik ini dibangun dengan ikatan janji!
Cita-cita itu adalah harapan, dan ia bisa tidak mengikat. Secara bahasa cita-cita itu bermakna keinginan (kehendak) yang selalu ada di dalam pikiran atau dapat juga diartikan sebagai sebuah tujuan yang hendak dilaksanakan. Bila tercapai cita-citanya maka akan disyukuri. Tapi, jika tidak tercapai maka cita-cita bisa direvisi. Ada komponen ketidakpastian yang abstrak pada kata cita-cita. Indonesia hadir bukan sekadar untuk sesuatu yang didalamnya mengandung komponen yang belum tentu bisa dicapai. Sudah saatnya tidak lagi menyebutnya sebagai cita-cita tapi mulai menyebutnya sebagai Janji Kemerdekaan.
Berbeda dengan cita-cita, sebuah janji adalah kesediaan, kesanggupan untuk berbuat, untuk memenuhi dan untuk mencapai. Janji adalah hutang yang harus dilunasi. Janji memberikan komponen kepastian. Janji itu kongkret. Janji tidak abstrak dan uncertain. Republik ini bukan sekadar bercita-cita tapi berjanji melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan tiap anak bangsa.
Saat para pendiri Republik menuliskan janji-janji kemerdekaan yang empat itu pada pembukaanU ndang-Undang Dasar 1945, mereka tidak sedang menuliskan daftar tagihan kepada sesuatu yang “di luar sana.” Mereka sepenuhnya sadar bahwa mereka sedang menuliskan visi untuk diwujudkan dengan upaya kita semua.
Saat cita-cita kemerdekaan itu kita letakkan sebagai tugas segolongan saja, pada saat itulah kita sedang melepaskan kepercayaan kita pada Pancasila. Saat kita memusnahkan ikatan antara rakyat dengan negara, maka kita sedang mengoyak jiwa Pancasila yang menjadi benang utama tenun kebangsaan Indonesia. Saat rakyat dan negara tidak lagi terhubung oleh saling percaya, maka itulah penanda terang bahwa Pancasila tak lagi menjelma.
Keyakinan inilah yang hidup di segenap lapisan masyarakat di masa berdirinya Republik. Kisah-kisah sederhana yang menuturkan mengenai ikatan kepercayaan yang sungguh kuat antara rakyat dan institusi negara itu masih terekam di dalam kenangan kita sebagai sebuah bangsa. Karena menyadari bahwa ikatan antara rakyat dan negara dalam semangat gotong royong bersama inilah jiwa dari Pancasila yang menggerakkan revolusi Indonesia, para penjajah berulang kali mencoba memutuskannya.
Mari kita ingat kembali, dunia internasional sedang tertatih-tatih bangun dari kehancuran yang ditaburkan selama Perang Dunia II. Desember 1948, langit Nusantara dipenuhi oleh burung-burung besi yang menabur angkara di bawah panji-panji penjajah. Tak rela kaum terjajah bangkit dan merdeka, kekuatan kolonial mencoba memadamkannya dengan memutuskan hubungan antara negara dengan rakyatnya.
Dalam Operasi Kraai (“Gagak”) itu, Yogyakarta tidak dimusnahkan. Bung Karno dan Bung Hatta tidak dibunuh. Kekuatan kolonial tahu persis bahwa kedua pemimpin itu hanyalah manifestesi dari semangat rakyat Indonesia untuk merdeka. Jika kedua pemimpin itu dibunuh, perlawanan tidak akan berhenti. Mati satu tumbuh seribu.
Maka yang mereka coba lakukan adalah dengan mencoba merenggut ikatan antara negara dengan rakyatnya. Para pemimpin Republik, termasuk Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta yang menjadi institusi tertinggi pemerintahan Republik, ditangkap dan dikawal oleh iring-iringan Corps Speciale Troepen ke Pulau Sumatera. Tak hanya itu, mereka pun diasingkan dengan terpisah-pisah. Bung Karno, Sutan Syahrir dan Agus Salim diasingkan ke Berastagi dan Parapat. Bung Hatta diasingkan ke lereng gunung Menumbing. Di sana, mereka ditempatkan di sebuah tempat terpencil yang awalnya dipagari dengan kawat berduri. Dengan dinginnya isolasi, kekuatan kolonial berharap bahwa hubungan antara negara dan rakyat Indonesia akan membeku dan akhirnya hancur berkeping-keping.
Nyatanya tidak!
Saat menyadari bahwa mereka akan ditangkap, para pemimpin Republik mengirim pesan darurat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, saat itu Menteri Kemakmuran, yang sedang berada di Bukittinggi. Syafruddin diminta untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Kalau rencana tersebut gagal, pesan ini memandatkan kepada Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, Menteri Keuangan RI, A.A. Maramis, dan staf kedutaan RI LN Palar untuk  membentuk Exile Government of the Republic of Indonesia di New Delhi.
Kita semua sudah mengakrabi cerita ini. Namun, apakah kita menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bukti bahwa saat itu bangsa Indonesia benar-benar dihinggapi oleh jiwa Pancasila yang dengan lantang menyerukan gotong royong?
Memaknai Pancasila Kita Hari Ini: Gotong Royong dan Keadilan Sosial
Belakangan ini kita begitu mengkhawatirkan rasa toleransi di antara kita. Perbedaan tafsir atau ketidakmampuan pikiran dalam menerima perbedaan memang memicu intoleransi. Namun, faktor penting yang sering terlewatkan dalam melihat soal ini adalah faktor ketimpangan dan ketidakadilan. Ujungnya, ia melahirkan rasa saling tidak percaya (distrust).
Karena itu, sila kelima dari Pancasila merupakan sesuatu yang penting dan krusial untuk diimplementasikan segera. Kemiskinan bukan barang baru. Demikian pula dengan ketimpangan sosial-ekonomi. Menjadi kewajiban setiap warga negara, terutama penyelenggara negara, untuk meminimalkannya, untuk terus memperjuangkan keadilan sosial.
Dalam catatan Guru Besar UGM Mudrajad Kuncoro, aktivitas ekonomi  Indonesia masih cenderung terkonsentrasi secara geografis ke Kawasan Barat Indonesia (KBI) selama lebih dari lima dasawarsa terakhir[4]. Data BPS hingga triwulan IV 2012 menunjukkan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 57,5 persen, diikuti Pulau Sumatera sekitar 23,9 persen. Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya menyumbang sekitar 18,6 persen. Dengan kata lain, ketimpangan antar wilayah dan pulau terus berlangsung.
Lebih jauh, terlihat ketimpangan distribusi pendapatan yang makin lebar sebagaimana tercermin dari rasio Gini yang meningkat dari 0,33 (2002) ke 0,41 (2011). Ironisnya, penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40 persen penduduk termiskin justru diikuti kenaikan kue nasional yang dinikmati 20 persen kelompok terkaya, dari 42,2 persen (2002) menjadi 48,42 persen (2011). Sementara, kue nasional kelompok 40 persen penduduk menengah mengalami penurunan, dari 36,9 persen (2002) menjadi 34,7 persen (2011).
Maka terngiang lagi ucapan Bung Karno pada 1 Juni 1945: “Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya.
Tunggu dulu. Gerak perekonomian bukan satu-satunya cermin. Kita juga perlu melihat ketimpangan soal kualitas manusia.Ya, sebagian besar kita masih menganggap kekayaan terbesar bangsa Indonesia adalah alam. Kita gusar bukan kepalang saat mendengar bagi hasil pertambangan tak dilakukan dengan adil. Kita hafal volume minyak bumi yang dihasilkan tiap tahun atau jumlah batubara yang dikeruk. Tapi, tentang manusia Indonesia kita malah minim pengetahuan. Inilah cara berpikir kaum kolonial Belanda di abad 19: hanya peduli pada sumber daya alam. Kekuatan kolonial melihat Nusantara ini tidak lebih dari sekadar onggokan sumber daya alam untuk dikeruk, manusia yang hidup di Nusantara ini tak ditengok, tak dipedulikan. Dibiarkan terbelakang, hingga lebih dari 95 persen penduduk Nusantara ini buta huruf saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan lahirnya Repubik Indonesia.
Sisihkan waktu sejenak untuk menjenguk keberhasilan tetangga di Asia. Kini, kita menyaksikan performa perekonomian  China, India, dan Korea Selatan yang luar biasa. Ternyata, mereka tak ragu untuk menggelontorkan duit dalam bidang riset. Kita baca lagi laporan TIME pada Oktober 2006[5], 7 tahun yang lalu:
 
Between 1995 and 2005, China more than doubled thepercentage of its GDP invested in R&D, from 0.6% to 1.3%, while South Korea has raised its funding from $9.8 billion in 1994 to $19.4 billion in 2004. Suchcash infusions have lured back many seasoned Asian researchers from the West, where science budgets are stagnating or, in some countries, even dwindling. (In the U.S., for instance, federal basic-research outlays for physical sciences and engineering as a percentage of GDP have been declining for the past 30 years, to less than 0.05% in 2003.) China alone has welcomed back 200,000 returnees, the majority of whom earned science degrees, since it began sendingstudents overseas in the 1980s. The science push has already yielded resultsfor Asia’s developing economies: their share of global high-tech exports rosefrom 7% in 1980 to 25% in 2001, while the U.S. share declined from 31% to 18%,according to the U.S. National Science Foundation. At the same time, the Asianshare of all published scientific papers climbed from 16% in 1990 to 25% in 2004.
Jika ingin memenangkan masa depan, perhatikan kualitas manusia. Memperhatikan kualitas manusia adalah kata lain dari memperhatikan pendidikan. Pertanyaan pokoknya: hal apa yang mesti diperhatikan dari pendidikan? Nomor satu: guru. Jadi, kunci perbaikan pendidikan di Indonesia adalah kualitas guru dan bukan perubahan kurikulum. Sebab, perbaikan kurikulum seperti apa pun tidak ada artinya bila guru tidak berkualitas. Pendidikan karakter, misalnya, tidak bisa dengan teori, tapi sangat ditentukan teladan. Karakter tidak bisa diajarkan lewat lisan dan tulisan, karakter diajarkan lewat keteladanan. Nah, teladan tersebut sangat ditentukan oleh kehadiran sosok pendidik, baik orang tua dan guru, yang berkualitas dan berintegritas.
Dan, ingatlah Janji Kemerdekaan yang lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk urusan satu ini, Indonesia sudah punya bekal. Camkan, saat Indonesia diproklamasikan, lebih dari 95 persen penduduknya buta huruf. Kini, rakyat Indonesia yang buta huruf tinggal sekitar 7,5 persen. Itu adalah pencapaian luar biasa. Itu adalah prestasi kolektif seluruh bangsa, bukan prestasi satu pemerintahan.
Lihat India, sekitar 34 persen rakyatnya masih belum bisa membaca. India, dalam soal lain, puluhan langkah di depan Indonesia. Mereka membangun kampus-kampus keren, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Semua dimulai pada 1951, saat Perdana Menteri Jawaharlal Nehru mendorong pendirian Indian Institute of Technology (IIT) di Kharagpur,dekat Calcutta. Selanjutnya, didirikan IIT lain di enam kota lain. Hanya anak-anak terbaik bisa masuk di IIT. Persaingan mencapai 1:50. Lulusannyabanyak direkrut perusahaan-perusahaan kelas satu di AS dan Eropa.
Bersama China, India kini punya kampus-kampus terbaik—di luar AS dan Inggris. Dalam sebuah laporan di Wall Street Journal pada September 2012, tergambar kenyataan tersebut. Dalam beberapa tahun ke depan, bisa jadi mereka akan menyodok ke puncak. Ini kutipan laporan tersebut[6]:
 
How far do they have to go? At the Boston Consulting Group, we have developed a new ranking to determine the educational competitiveness of countries: the BCG E4 Index. It is based on four Es: Expenditure (the level of investment in education by government and private households); enrollment (the number of students in the educational system); engineers (the number of qualified engineers entering the workforce), and elite institutions (the number of top global higher-education institutions).
 
The U.S. and the U.K. are ranked first and second, driven by raw spending, their dominance in globally ranked universities andengineering graduation rates. China ranks third and India fifth, largely onenrollment (Germany is fourth). The reasons for U.S. supremacy are clear: For one, it spends the most money on education, disbursing $980 billion annually,or twice as much as China and five times as much as India. It is also the mostengineer-intensive country, with 981 engineering degrees per million citizens, compared with 553 for China and 197 for India.
 
American universities currently do a better job overall at preparing students for the workforce. The World Economic Forum estimates that 81% of U.S. engineering graduates are immediately “employable,” while only 25% of Indian graduates and 10% of Chinese graduates are equally well prepared. “Chinese students can swarm a problem,” a dean at a major Chinese university told us. “But when it comes to original thought and invention, we stumble. We are trying hard to make that up. We are trying to make technical education the grounding from which we solve problems.”
Dengan tantangan regional dan global yang sedemikian rupa hari ini, menurut hemat saya, yang kita butuhkan adalah sebuah semangat kolosal untuk bersegera memajukan bangsa dan memenuhi janji kemerdekaan kita. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang bisa memberiinspirasi dan menggerakkan, bukan yang korupsi dan melemahkan.
Izinkan saya sampaikan di sini bahwa kita harus makin optimis. Di republik ini masih terlalu banyak warga-warga negara yang siap iuran untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Siap untuk memastikan bahwa dirinya bukan bagian dari yang membuat republik ini keropos, tetapi menjadi bagian dari yang membuat republik ini berdiri tegak, dan sanggup berlari amat cepat. Dan yang melandasi itu semua adalah Pancasila yang terus menjiwai tenun kebangsaan kita.
 
Trust dan Memaknai Semangat Kebangsaan Kontemporer
Mengenai rasa saling percaya (trust), patutlah kita menengok para pendiri Republik ini. Mereka memiliki latar belakang sosial dan bahkan gagasan politik yang berbeda-beda. Bung Karno tak jarang berdebat keras dengan Syafruddin Prawiranegara. Hatta tak jarang berseberangan pandangan dengan Agus Salim. Kita semua tahu betapa riuhnya demokrasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
Tapi, saat itu mereka saling mempercayai bahwa lepas dari segala perbedaan yang keras itu, mereka diikat oleh rasa cinta yang sama. Pada Indonesia. Saling percaya bahwa mereka semua mencintai Indonesia dan bergandengan mewujudkan cita-cita bersama.
Tak hanya itu, saling percaya yang menggerakkan semua untuk turun tangan bersama itu dirasakan hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Konon, setiap kali Bung Hatta berbelanja ke pasar, para pedagangnya tak rela dibayar.  Itulah “iuran” yang mereka ulurkan untuk perjuangan. Walaupun secara nominal tak seberapa, kerelaan itu menunjukkan hal besar yang menentukan hidup mati sebuah bangsa: rasa percaya dan ketulusan untuk berkorban demi kepercayaan itu.
“Iuran-iuran perjuangan” itu juga ditunjukkan oleh rakyat di segenap pelosok tanah air. Jenderal Sudirman yang baru saja menjalani operasi menunjukkan keteladanan tentang iuran perjuangan ini. Meskipun ia hanya memiliki sebelah paru-paru, cinta kepada tanah air menggerakkannya memimpin perjuangan gerilya yang melegenda. Semua orang memberikan yang bisa mereka berikan.
Demikianlah: Republik ini dibangun dan dipertahankan melalui “iuran kolosal” seluruh rakyat Indonesia. Iuran ini diberikan karena rasa percaya yang mengikat mereka erat-erat dan menggerakkan mereka untuk bergotong royong mewujudkan cita-cita bersama.
Dalam konsep negara merdeka modern, konsep “iuran kolosal” ini dilembagakan menjadi sesuatu yang kita sebut dengan “pajak”. Warga negara turut serta dalam pembangunan dengan menitipkan pajak untuk dikelola oleh negara. Negara kemudian menerjemahkannya menjadi berbagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Jika warga negara terlibat aktif dengan membayar pajak, maka warga negara dan negara memiliki ikatan yang kuat. Negara dengan penuh tanggung jawab mengelola pajak yang dititipkan oleh rakyat dan sebaliknya rakyat mengawasi dengan sepenuh hati kinerja institusi-institusi negara dalam mengelola dana tersebut.
Dalam sejarah dunia, konsep pajak ini hadir membersamai kehadiran demokrasi. Pada zaman-zaman sebelumnya, kepemimpinan sebuah negara dipegang oleh sekelompok elit yang memerintah atas dasar keturunan. Sekelompok elit ini menarik pajak tanah dari rakyatnya, namun membelanjakan uang itu sekehendak hatinya. Dalam situasi politik internasional Eropa yang bergolak dan dipenuhi dengan konflik antar kerajaan, antar bangsawandan antar agama, kondisi ini menjadi semakin menyakitkan: pajak yang ditarik dari rakyat semakin berat dan tak masuk akal, sementara uang itu kemudian digunakan untuk membiayai kehidupan glamor lingkaran kerajaan. Maka meletuslah Revolusi Perancis yang ditandai oleh penyerbuan penjara Bastille pada tanggal 14 Juli 1789. Revolusi ini kemudian tak hanya mewarnai Perancis, tetapi juga memperkenalkan gagasan-gagasan awal demokrasi modern.
Dalam konsep demokrasi modern, pajak tak lagi menjadi sesuatu yang dapat ditarik dan dibelanjakan seenaknya oleh negara. Pajak adalah ikatan yang menautkan antara rakyat dengan negara. Maka, sejarah mengenal semboyan “no taxation without representation” (“Tidak ada pajak tanpa perwakilan”). Pajak tak bisa ditarik sewenang-wenang, apalagi dikorupsi sewenang-wenang. Ia adalah kontribusi warga negara yang membuat negara harus mempertanggungjawabkannya dengan baik demi terwujudnya cita-cita bersama. Maka, salah satu cara paling sederhana untuk mengukur kadar kepercayaan rakyat terhadap negara adalah dengan melihat sektor perpajakan.
Menurut hemat saya, ini bukan semata soal keuangan. Lebih dari itu, ini adalah soal rasa percaya (trust) yang mengikat kita untuk bergotong royong. Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak yang baru sekitar 13 jutaan menunjukkan bahwa keinginan turun tangan ini belum menghinggapi seluruh warga negara. Kita harus mawas diri bahwa hal ini merupakan penanda bahwa ikatan yang menautkan antar warga negara dan antara warga negara dengan negara tidaklah sekokoh yang kita idealkan di dalam Pancasila. Rasa percaya pada negara belum seberapa, keinginan untuk turun tangan masih terasa hambar.
Ditambah lagi, kepercayaan ini telah berulangkali dikoyak oleh kasus-kasus korupsi pajak yang melibatkan tidak hanya satu dua orang petugas. Dalam beberapa kasus, pelakunya bahkan termasuk ke dalam level pejabat.
Orang tua kita telah mengingatkan:“sekali lancung dalam ujian, seumur hidup tidak dipercaya.” Apatah lagi kalau kelancungan itu terjadi berulang kali? Kejahatan-kejahatan korupsi oleh aparat negara itu masuk dalam ingatan kolektif publik yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Masih hangat dalam ingatan kita saat kasus Gayus Tambunan menjadi pembicaraan publik, para kenek bus kota pun mengingatkan para penumpang bahwa mereka sudah hampir sampai ke depan kantor pajak dengan berteriak keras-keras “Gayus, Gayus!”
 
Gotong Royong dan Sistem Politik Kita
Lebih jauh lagi, persoalan tentang pajak sebagai manifestasi “iuran perjuangan” warga negara hari ini adalah tentang bagaimana iuran tersebut dimanfaatkan. Seharusnya, sistem demokrasi membuat rakyat memiliki kendali atas pemanfaatan iuran perjuangan tersebut. Dalam demokrasi yang sehat, rakyat tidak hanya terlibat ketika datang ke tempat-tempat pemungutan suara saat Pemilihan Umum berlangsung. Sistem politik yang demokratis membuka peluang bagi rakyat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan melalui mekanisme-mekanisme yang telah disepakati. Pilar-pilar institusional dalam sistem politik yang sehat dan demokratis ini adalah partai politik dan lembaga perwakilan rakyat. Melalui mekanisme inilah “iuran perjuangan” yang berupa pajak dilengkapi dengan “iuran gagasan” atau “iuran cita-cita” mengenai apa saja yang harus diupayakan untuk meraih cita-cita bersama mewujudkan Indonesia sebagai sebuah “kesatuan kesejahteraan.”
Hari ini kita layak untuk menyadari bahwa saluran-saluran ini tidak lancar. Ada kesenjangan antara rakyat dengan partai politik dan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Survei-survei menunjukan secara konsisten menunjukkan bahwa masyarakat kita sulit percaya partai politik. Global Corruption Barometer yang diterbitkan oleh Transparency International menempatkan lembaga perwakilan (DPR) dan partai politik di dalam tiga besar institusi yang oleh masyarakat Indonesia dipandang sebagai paling korup dan tidak layak dipercaya.[7]
Angka-angka obyektif ini selayaknya membuat institusi-institusi ini, DPR dan partai politik, berupaya membenahi diri. Kemacetan dalam sistem politik kita ini menjadi penyebab hilangnya semangat warga untuk bergotong royong mewujudkan cita-cita kebangsaan.
Sungguh sayang apabila segelintir elit partai politik “memelihara” kemacetan yang mengoyak jiwa Republik ini dengan menutup pintu bagi partisipasi warga non-partai politik untuk bersuara dan bertindak melalui retorika “anda belum berkeringat.” Seakan-akan politik dan kebijakan publik hanya boleh diurusi oleh mereka yang telah lama terlibat dalam politik praktis. Padahal, di luar partai politik juga ada banyak figur yang telah “berkeringat” turun tangan bekerja membangun negara.
Selama ini partai politik belum berhasil menjadi saluran untuk anak-anak terbaik bangsa yang telah dan siap untuk memasuki arena politik bukan sekadar untuk mendapatkan posisi, tetapi untuk melunasi janji kemerdekaan. Membuka pintu partisipasi warga negara melalui partai politik yang sehat adalah salah satu jalan membangun kembali kepercayaan warga negara kepada partai politik, DPR dan -yang paling mendasar- kepada negara dan cita-cita kebangsaan kita.
Sekali lagi, Gotong Royong sebagai Saripati Pancasila masih Hidup!
Saya memang mengawali refleksi tentang kondisi kita dan Pancasila hari ini dengan renungan-renungan tentang tantangan-tantangan yang kita hadapi. Itu saya lakukan bukan untuk mengutuk kegelapan. Tapi untuk mengingatkan dan mengatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa kita semua bisa turun tangan untuk menyalakan cahaya yang menghangatkan.
Rakyat Indonesia hari ini telah menunjukkan berulangkali bahwa semangat gotong royong sebagai saripati Pancasila yang disebut Bung Karno itu masih hidup dan menggerakkan. Mereka hanya menunggu momentum dan entitas yang dapat mereka percayai sepenuh hati. Kita melihat ini misalnya dalam spontanitas dukungan rakyat dalam kasus “Cicak Vs.Buaya” beberapa saat yang lalu. Rakyat mengorganisir diri sendiri bergotongroyong memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang mereka anggap dapat dipercaya dan menjadi motor dalam perang bersama melawan musuh bangsa bernama korupsi. Dengan senang hati, mereka, sebagian besar adalah anak-anak muda kita, menggunakan media-media baru seperti facebook atau twitteruntuk menggalang dukungan. Anak-anak muda kita masih mewarisi semangat para pendiri bangsa dan mereka memenuhi ruang publik kita.
Saya juga beruntung menyaksikan langsung bahwa jiwa kepahlawanan seperti yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman yang kita banggakan masih menyala gagah di jiwa anak-anak muda bangsa Indonesia hari ini.
Saat memulai ikhtiar Gerakan Indonesia Mengajar bersama dengan beberapa kawan, kami sempat skeptis: “Apakah anak-anak  muda Indonesia yang berprestasi akan mau menjawab panggilan untuk mengajar di tempat terpencil di pelosok nusantara?”
Kekhawatiran itu langsung hilang, digantikan oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Ibu-ibu kita masih melahirkan para pejuang dan pahlawan. Sampai hari ini, hampir 40 ribu pemuda pemudi Indonesia menyatakan mereka siap turun tangan sebagai pengajar muda melalui Gerakan Indonesia Mengajar. Ribuan lainnya menginisiasi gerakan membangun perpustakaan di pelosok melalui program Indonesia Menyala. Ribuan eksekutif muda turun tangan dalam “Kelas Inspirasi” yang digelar secara mandiri di berbagai kota di Indonesia. Anak-anak muda dari berbagai kota dan kampus berinisiatif membuat program yang satu visi, mulai dari Solo Mengajar hingga Makassar Mengajar. Bahkan 20 Mei 2013, hampir 800 direksi BUMN, seluruh BUMN, turun tangan jadi guru sehari, menginspirasi anak-anak generasi penerusnya.
Saya menyampaikan cerita ini mengatakan bahwa Indonesia Mengajar telah berhasil menggerakkan warga negara. Tidak. Justru saya dan teman-teman di Gerakan Indonesia Mengajar menyadari bahwa gelora untuk bergotong royong turun tangan mewujudkan janji-janji kemerdekaan itu masih ada di sana. Pancasila masih membara di dada para pemuda Indonesia. Indonesia Mengajar hanya menyambut percikan gelora itu.
Sekali lagi: gelora Pancasila itu masih ada dalam dada banyak rakyat Indonesia. Hanya saja, sistem politik kita yang belum efektif hari ini membuat gelora tersebut tidak menemukan saluran yang dapat dipercaya anak-anak muda kita. Ketika gelora-gelora ini menemukan institusi yang dapat mereka percaya sepenuhnya, semangat gotong royong akan kembali menggerakkan Indonesia menjadi bangsa yang menginspirasi dunia.
Karena itu saya kurang sependapat dengan konsep kepemimpin yang sering terjadi akhir-akhir ini yaitu menawarkan diri: saksikan, saya akan hadir untuk menyelesaikan masalah Anda. Itu kuno. Kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kepemimpinan yang menggerakan, kepempimpinan yang menghidupkan semangat gotong royong. Kepemimpinan yag memberikan semangat, hadir membawa “nyawa”, menyajikan nuansa, dan menyodorkan perasaan tujuan yang sama.
Pemimpin yang mampu memberi inspirasi sehingga lahir afeksi aktif dari orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang membuat orang yang dipimpin bergerak untuk ikut, untuk turun tangan bekerja dan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah. Pemimpin yang membuat orang bisa merasa turut memiliki atas masalah yang ada di sekitarnya. Bukan pemimpin yang justru menumbuhkan afeksi pasif, yang membuat orang-orang yang dipimpin terlena, hanya diminta untuk menonton pemimpinnya bekerja, dan tidak bisa keluar dari jebakan pola hubungan patron-client yang telah menghantui bangsa kita begitu lama.
Pendekatan yang lebih tepat adalah kepemimpinan yang hadir untuk merangsang semua orang untuk mau menyelesaikan masalah. Mungkin istilah yang pas adalah menggerakkan. Pemimpin bisa menggerakan jika dia DIPERCAYA. Tanpa trust maka pemimpin tidak akan mungkin diikuti, apalagi menggerakan. Bila rumus trust itu dibuat dalam sebuah persamaan sederhana, maka angka trust bisa dirumuskan sebagai berikut.
Nilai Kepercayaan = Kompetensi + Integritas + Kedekatan – Self-Interest.
Hari ini kepercayaan kita pada pemimpin-pemimpin mengalami penurunan yang luar biasa bukan karena skor kompetensi yang rendah tapi karena rendahnya angka Integritas dan rendahnya Angka Kedekatan serta tingginya angka Self-Interest sehingga skor Kepercayaan jatuh, jadi amat rendah. Bahkan banyak yang karena angka self-interest-nya amat besar maka nilai kepercayaannya drop hingga minus!
Model kepimpinan itu juga yang coba diterapkan di Gerakan Indonesia Mengajar. Gerakan ini selalu menyatakan bahwa rodanya hanya bisa bergerak karena adanya kepercayaan kolektif (collective trust). Gerakan Indonesia Mengajar dan para Pengajar Muda tidak berencana menyelesaikan seluruh masalah pendidikan di Indonesia. Namun Gerakan ini berencana mengajak semua pihak turun tangan menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.
Kepemimpinan ideal, dalam imajinasi saya, seperti konduktor dalam sebuah orkestra. Coba kita tanya pada pemain biola:bisakah main tanpa konduktor? Bisa! Tanya pemain piano, bisakah main tanpa konduktor? Bisa! Tanya seluruh pemain orkestra. Semua bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, tanpa kehadiran seorang konduktor.
Tapi, kehadiran konduktor itu memberikan nyawa, menyajikan nuansa, menyodorkan perasaan tujuan yang sama. Dia hadir dan menggerakkan. Membuat semua merasa punya tujuan, membuat semua mau bergerak. Dia menggugah untuk semua mau turun tangan. Konduktor tak perlu jadi pemain biola, bass atau piano. Setiap orang memainan perannya tetapi konduktor merancang, menyiapkan dan mendorong semua untuk bergerak ke tujuan yang sama.
Sekali lagi, problem di bangsa ini demikian banyak. Tidak bisa kita berharap satu atau dua orang menyelesaikan semua masalah itu. Semua orang harus bergerak sesuai sektor, bidang dan kemampuan masing-masing. Sebagaimana telah ditunjukkan secara amat anggun oleh para pendiri Republik dan telah secara eksplisit dikatakan Bung Karno: GotongRoyong !
Saya ingin menekankan keyakinan saya bahwa bagi kita Pancasila itu final. Pancasila itu final dan fundamental. Namun,saya juga ingin mengingatkan bahwa Pancasila itu final dan fundamental bukan karena ia disabdakan oleh orang sakti sehingga menjadi sebuah azimat yang keramat. Pancasila itu final dan fundamental bukan karena ia sesuatu yang ada di luar kita sehingga harus dimasukkan dengan hapalan sila-sila dan butir-butirnya. Pancasila itu final dan fundamental karena ia sudah hidup di dalam jiwa bangsa Indonesia.
Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang hidup di dalam diri kita semua. Menurut saya, inilah mengapa Bung Karno memilih kata “menggali” dan bukan “menciptakan”. Karena ia diambil dari nilai-nilai baik yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.
Hari ini, saya percaya bahwa nilai-nilai ini masih hidup di dalam masyarakat kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Bukan hanya dalam diri orang-orang tua yang telah makan asam garam kehidupan, namun juga dalam diri anak-anak muda Indonesia yang menghidupkan Pancasila dengan cara mereka yang berbeda.
Saya beruntung mendengarkan cerita-cerita yang menumbuhkan harapan ini dari teman-teman Pengajar Muda Indonesia Mengajar yang tersebar di pelosok nusantara. Salah satu dari mereka, Adhi Racman Prana,yang mengajar di Muara Enim, Sumatera Selatan, mengisahkan dengan geli bahwa salah satu muridnya yang bernama Rusli tiba-tiba mengusulkan supaya mereka mengirim babi hutan yang berkeliaran di kampung mereka di Muara Enim kesahabat-sahabat pena mereka di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Mereka tahu bahwa sahabat-sahabat mereka di Rote Ndao memeluk agama yang berbeda dari mereka. Mereka belum pernah bertemu, tapi mereka telah berteman. Kisah ini bukan cuma tentang pertemanan antara bocah-bocah yang terpisah oleh jarak dan berbeda latar belakang sosial. Ide polos anak Muara Enim untuk mengirim babi hutan pada kawannya sesama bocah Indonesia di Rote Ndao ini adalah rajutan tenun kebangsaan.
Di Bengkalis, seorang anak dari suku Akit tiba-tiba datang ke sekolah. Anak itu, Putri, hanya mengenakan sandal jepit dan sebuah buku karena tidak memiliki biaya. Siswa-siswa yang lain menyambut dengan hangat. “Bu Guru, kami kumpulkan dana ya, untuk bantu Putri beli buku,” rengeksiswa-siswa itu pada Nadia Prasidyawati, Pengajar Muda yang bertugas disana.
Pancasila hidup dengan penuh cahaya ditingkah polah mereka. Bukankah kisah-kisah itu adalah kabar gembira yang menuturkan dengan jelas bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup di pelosok Nusantara? Kalau kisah-kisah penuh harapan itu dituliskan semua, waktu hari ini tidak akan cukup.
Namun mengapa Pancasila seakan tidak ada lagi nyalanya di dalam kehidupan kita bernegara?
Senyatanya, nilai-nilai ini akan hidup dan menggerakkan kita sebagai sebuah bangsa yang bergotong royong bersama ketika syarat-syarat untuk menyalakan api Pancasila ini terpenuhi dengan baik. Salah satu syarat utamanya adalah sistem politik yang sehat, yang membangun kepercayaan (trust) rakyat pada negara sebagai kendaraan untuk melalui “jembatan emas” kemerdekaan menuju cita-cita bersama. Untuk itu, kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang tidak memandang rakyat sebagai pemberi suara semata, tapi sebagai rekan-rekan dalam perjuangan semesta.
Syarat lainnya adalah keberanian untuk memilih masa depan daripada kepentingan kelompok dan kepentingan jangka pendek untuk mempertahankan kekuasaan. Kita harus mendorong dengan keras supaya negara dapat melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari mereka yang berupaya merobek tenun kebangsaan. Hanya ketika hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, kepercayaan yang mengikat negara dan warga negara tumbuh dan menggerakkan.
Jika ada benalu-benalu yang menghisap daya hidup Pancasila di dalam sistem politik kita dan menghambat upaya-upaya perbaikan, warga negara yang tidak memiliki kepentingan lain selain Indonesia yang lebih baik dan bermartabat harus bangkit dan mengorganisir diri. Syarat utama pengkeroposan republik ini berjalan efektif adalah jika orang-orang baik hanya diam, hanya mengeluh dan tak berbuat apa-apa. Kepada mereka yang menghambat kita katakan bahwa api Pancasila akan membakar kejahatan-kejahatan mereka.
Di hari ini kita sama-sama serukan: Mari berhenti lipat tangan, saatnya turun tangan melunasi janji kemerdekaan dalam semangat negara gotong royong, semangat yang jadi saripati Pancasila kita.
Jakarta, 1 Juni 2013
Anies Baswedan
[1]Adam, Cindy. Bung Karno Penyambung LidahRakyat, Ketut Masagung Corporation, 2001.
[2]Bahar, Saafroedin dkk. (peny.), RisalahSidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),Sekretariat  Negara Republik Indonesia,1995.
[3]Hatta, Mohammad. Memoir, YayasanHatta, 2002.
[7]Lima institusi yang dipersepsi paling korup oleh masyarakat di Indonesia(secara berurutan): 1. DPR 2. Kepolisian 3. Partai Politik 4. Lembaga Peradilan5. Pegawai Negeri (civil servant).Data diperoleh dari Global CorruptionBarometer 2010, Transparency International.
Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Pancasila Pengikat Tenun Kebangsaan Di Negara Gotong Royong at aajaka.

meta

%d bloggers like this: