Resume : 3P (PKS, Palestina, & Panwaslu)

January 21, 2009 § Leave a comment


Solidaritas Untuk Palestina

Aksi solidaritas serta penggalangan dana untuk rakyat Palestina yang dilakukan PKS, memicu tuduhan bahwa PKS melakukan kampanye di luar jadwal. Ini tentunya sangat aneh, mengingat aksi solidaritas  Palestina telah sering dilakukan PKS, namun mengapa baru dipermasalahkan?

“Saya melihat kuat adanya keanehan pada pemeriksaan Pak Tifatul oleh kepolisian,” kata salah satu Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Maruar Sirait. “Kenapa timingnya sekarang? Calon presiden itu diperiksa hanya 2 bulan menjelang pemilu legislatif,” kata Maruarar. Mengingat aksinya dilaksanakan pada tanggal 2 Januari dan kasusnya baru dilaporkan pada tanggal 7 Januari.

Hal ini diperkuat dengan kejanggalan pada proses pelaporannya. permintaan klarifikasi dan pemanggilan seharusnya dilakukan terlebih dahulu. Di samping itu, yang harus dipanggil semestinya bukan Tifatul, tetapi koordinator aksi. Ini makin memperkuat dugaan bahwa adanya agenda politik dibalik penetapan status tersangka pada Tifatul.

Di lain pihak, PKS sendiri tidak berpikir terlalu jauh soal penetapan status tersangka Tifatul Sembiring, yang dinilai rekayasa partai penguasa di pemerintahan. “Jangan sampai menjelang Pemilu, kita menciptakan situasi yang tidak kondusif”, harap Mabruri, Ketua Badan Kehumasan PKS.

Mahfudz Siddiq, Ketua Bidang Perencanaan DPP PKS, menuturkan bahwa pengerahan massa dilakukan untuk aksi solidaritas kemanusiaan, bukan kampanye, karena tidak ada penuturan visi misi. Penggunaan atribut PKS pun bukan karena ada maksud kampanye. Ini dikarenakan perizinan ke pihak kepolisian atas nama PKS, maka yang dibawa adalah nama PKS.

“Namun jika kasus ini akan terus bergulir ke jalur hukum, PKS akan siap menghadapinya dengan mengikuti prosedur yang ada,” ujar Mahfudz.

Ketika ditanya terkait ancaman hukuman, dengan tegas Tifatul menjawab, “Kalau saya harus dihukum karena solidaritas untuk rakyat Palestina yang menderita, demi kemanusiaan saya siap dipenjara!”

Dengan persoalan yang dihadapi, PKS tidak akan berhenti untuk membela rakyat Palestina, karena tindakan Israel sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan dan merupakan bentuk pembantaian. “Selama penyerangan tetap membabi buta, kita siap bela. Setiap hari korban di Gaza bertambah,” kata Presiden PKS Tifatul Sembiring

Setelah kasus tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung pun menilai bahwa aksi PKS tersebut bukanlah sebagai tindak pidana Pemilu, karena memang tidak ada kampanye. Maka Kejaksaan agung pun akan menolak memproses kasus ini.

“Kan dia hanya melaksanakan demo di Bundaran HI, dan membawa bendera PKS. Itu bukan pidana dan bukan kampanye terselubung,” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga. Oleh karena itu, Bawaslu diminta untuk berhati-hati mengkaji kasus ini.

Setelah kepolisian mengundang saksi ahli, dari UI yakni Dr Rudi Satrio, akhirnya pihak kepolisian pun mempertimbangkan untuk menghentikan kasus ini, karena tidak menemukan bukti pelanggaran UU No 10 / 2008 tentang Pemilu. “Dia (Rudi) menjelaskan itu belum bisa dikategorikan kampanye sesuai UU No 10/2008 tentang Pemilu sehingga penyidik pertimbangkan untuk hentikan penyidikan,” jelasnya.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Zulkarnain mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, Rudi menjelaskan apa yang dilakukan massa PKS dalam demo mendukung Palestina tersebut belum termasuk dalam definisi kampanye. Dalam UU Pemilu disebutkan kampanye pemilu adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih pemilu dengan menawarkan visi misi dan program peserta pemilu.

“Nah di situ tidak ada. Cuma bawa bendera. Tidak ada visi misi,” imbuhnya.

Tapi kata Panwaslu mereka menyebutkan visi dan misinya?

“Nah itu Panwaslu juga hanya katanya,” jawabnya.

Begitu juga dalam rekaman, tidak ada tercantum kalau massa PKS melanggar tindak pidana pemilu. “Tidak ada kata visi misi,” tegasnya.

Akhirnya pada hari Rabu, 21 Januari kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) atas nama tersangka Tifatul Sembiring dan dua pengurus PKS lainnya. Artinya secara hukum PKS dinyatakan tidak bersalah dan kasusnya tidak bisa dilanjutkan.

Meski ada usulan dari beberapa pengamat hukum agar  Tifatul mengadukan Panwaslu karena mencemarkan nama baik PKS. Namun Tifatul menyatakan langkah hukum ini akan diambil jika Panwaslu tetap ngotot ingin mempidanakan PKS.

“Kalau Panwaslu mau menghormati hukum  dengan menerima  SP3  yang diterbitkan kepolisian secara legowo, maka PKS akan memberi maaf kepada Panwaslu,” kata Tifatul.  Menurut Tifatul tidak semua masalah harus diselesaikan melalui proses hukum. “Panwaslu ini kan baru bekerja, kita juga perlu apresiasi  kerja mereka. Hanya saja dalam bekerja Panwaslu harus lebih profesional dan harus bersih dari tekanan-tekanan  politik. Proses pemilu ini masih cukup panjang, jika menggugat balik  Panwaslu,  PKS khawatir  kasus gugatan  hukum ini akan mengganggu kinerja  Panwaslu  yang sedang mempersiapkan  tahapan pemilu,” ujar  Tifatul.

Hal ini pun senada dengan saran dari Hidayat Nur Wahid agar PKS memaafkan Panwaslu saja. “Sebaiknya memaafkan Panwaslu. Tidak perlu menuntut balik,” ujar Hidayat. Ia pun menambahkan agar Panwaslu dapat lebih professional. “Panwaslu sebaiknya bekerja secara profesional untuk menghadapi pemilu yang jauh lebih berkualitas dari segala bentuk penyelewengan,” kata Ketua MPR ini.

*Dari berbagai sumber.

Advertisements

Tagged: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Resume : 3P (PKS, Palestina, & Panwaslu) at aajaka.

meta

%d bloggers like this: